Kerja Sama Negara Indonesia dengan Negara Lain.

Kerjasama Indonesia-Australia

Pemerintah Australia dan Indonesia hari Senin menandatangani proyek kerjasama untuk mencegah masalah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.
Proyek ini menitikberatkan pemberian bantuan pada aparat hukum Indonesia dalam menangani kejahatan perdagangan manusia.
Menurut Kepolisian Indonesia, program kerasama ini penting karena masalah perdagangan manusia tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara.
Indonesia adalah negara ke 5 yang terlibat dalam program kerjasama memerangi masalah perdagangan manusia yang dipelopori pemerintah Australia, setelah Malaysia, Kamboja, Laos dan Birma.
Program yang disiapkan untuk kawasan Asia ini rencananya akan berlangsung selama 5 tahun ke depan.
Manfaat Kerjasama
Kepala Badan Reskrim Polri Komisaris Jendral Polisi Bambang Hendarso, yang bertanggungjawab dalam menangani kasus perdagangan manusia lintas batas, menjelaskan dalam menanggulangi penyelundupan manusia yang modus operandinya memiliki kesamaan antar satu negara dengan negara lain, apabila tidak ada kerjasama dalam rangka pencegahan akang mengalami kendala.
Oleh sebab itu memalui pelatihan bersama akan ada manfaatnya, katanya.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer mengatakan, kerjasama regional ini adalah bentuk komitmen untuk memerangi perdagangan manusia di kawasan Asia.
Pejabat Australia yang ikut menandatangani kerjasama ini, Phillipe Allen, mengatakan program senilai Rp 160 milyar ni akan difokuskan kepada bantuan teknis.
Phillipe Allen mengatakan, program ini dilakukan dalam bentuk kerjasama pelatihan bagi para jaksa, hakim, atau polisi yang bertugas dalam menangani kasus perdagangan manusia.
Menurutnya Indonesia akan merasakan manfaat dari kerjasama seperti itu.
Masalah perdagangan manusia menjadi isu penting Australia, setelah mereka dibanjiri kehadiran imigran gelap dari Irak dan Afganistan yang menjadikan Indonesia sebagai basis transitnya, sebelum mereka menuju negara tujuan Australia.

Kerjasama Indonesia – Thailand

Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang. Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.
Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut. MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari 1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.
Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.

Kerjasama Indonesia – Malaysia

Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).
Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy).
Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.
Kerjasama Sosial
Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut.
Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan termasuk diantara kalangan dunia usaha baik swasta maupun milik
negara. Kedua belah pihak, menurut dia, telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara kalangan dunia usaha.

Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Donald Rumsfeld, meminta dan berharap agar normalisasi hubungan militer Indonesia-AS yang sudah berjalan penuh dapat berlangsung permanen.
Harapan ini bisa dipahami mengingat, pertama, hubungan kerja sama bidang pertahanan kedua negara memang dinamis. Kecenderungan ini bisa dilihat dari pengalaman, saat Presiden Soekarno menyatakan perang dengan Belanda untuk pembebasan Irian Barat, AS tidak memenuhi permintaan Indonesia. Penolakan ini disebabkan sikap politik AS lebih berpihak ke Belanda sebagai bagian dari NATO.
Tahun 1970 sampai 1980-an peralatan persenjataan AS mulai masuk Indonesia. Namun, karena kerusuhan Dili, November 1991, AS mengeluarkan kebijakan menghentikan pasokan alat pertahanan ke Indonesia. Kebijakan ini diperkuat kebijakan embargo militer AS terhadap Indonesia pasca jajak pendapat Timor Timur tahun 1999.
Pada tahun 2001, meski embargo militer AS belum dicabut, hubungan militer Indonesia-AS sempat membaik. Ini terlihat dari komitmen George W Bush mengeluarkan dana segar 400 juta dollar AS untuk mendukung pendidikan masyarakat sipil Indonesia di bidang pertahanan melalui kegiatan perluasan pelatihan dan pendidikan militer internasional (expanded international military education and training).
Kedua, AS perlahan-lahan mendominasi pasokan alutsista ke Indonesia. Memang, pasca kemerdekaan, Indonesia lebih banyak memakai peralatan dari Belanda, lalu Frigat dari Rusia mulai masuk. Memasuki tahun 1970-an, alutsista dari AS masuk dan mendominasi peralatan persenjataan Indonesia. Meski Perancis, Korea Selatan, Australia, dan Belanda tetap menjadi langganan. Pasokan AS terlihat dari F-5E/F Tiger II dan Bronco. Dominasi AS terus berlanjut dengan masuknya F-16 Fighting Falcon akhir 1989.
Ketiga, kerja sama peralatan persenjataan dalam faktanya lebih banyak ditentukan dinamika hubungan politik luar negeri suatu negara, termasuk anatara Indonesia dan AS. Masuknya peralatan Rusia pada 1960-an banyak dipengaruhi sikap politik Presiden Soekarno yang cenderung konfrontatif dengan AS dan lebih dekat dengan Rusia dan China.
Ketika AS menutup alutsista ke Indonesia tahun 1990-an, Indonesia mendatangkan pesawat Sukhoi MK-30 dan helikopter M1-17 dari Rusia. Bahkan, Indonesia mendapatkan kemudahan dari Pemerintah Rusia dengan tidak membeli pesawat satu skuadron (seharusnya pembelian pesawat satu skuadron).
Upaya melakukan perubahan kerja sama militer dengan AS merupakan langkah strategis. Pasca berakhirnya Perang Dingin, AS menjadi kekuatan militer utama yang belum tertandingi. Namun, upaya normalisasi itu tetap harus disikapi dengan kritis mengingat hubungan militer dengan AS tidak boleh mengganggu independensi sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah bukan rahasia lagi, hubungan AS dengan negara lain penuh kepentingan dan konsesi.

INDONESIA - JEPANG JALIN KERJASAMA BIDANG KEHUTANAN

Disela-sela pertemuan ketiga Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (sidang ketiga PrepCom KTT) Pembangunan Berkelanjutan di New York, Ketua Delegasi Jepang (Seiji Morimoto) menemui ketua DELRI yang dijabat Dirjen HELN Dep. Luar Negeri, untuk menyampaikan usulan kerjasama dalam bentuk partnership, khususnya di bidang illegal logging. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Jepang bermaksud menjajaki kemungkinan pertemuan dengan Departemen Kehutanan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama April 1996 di Tokyo. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang bidang kehutanan telah dilakukan sejak akhir 1960, sebelum Indonesia menerapkan sistem HPH dalam pengelolaan hutannya, yaitu dengan dilaksanakannya proyek \"Mountain Logging Practice in Java\". Di samping kerjasama proyek, juga dilaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan kerja, technical assistance, pengelolaan hutan, dan perdagangan hasil hutan. Kerjasama ini dilaksanakan baik melalui instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Saat ini kerjasama Indonesia dengan Jepang meliputi berbagai aspek bidang kehutanan, antara lain: bidang konservasi, pengembangan sumberdaya manusia, dan bidang reboisasi dan rehabilitasi hutan. Kerjasama dengan pemerintah Jepang dilakukan melalui kerjasama bilateral regional maupun multilateral dalam bentuk loan (pinjaman) dan grant (hibah). Kerjasama tersebut pada umumnya dalam bentuk grant-aid, technical assistance, serta pengiriman staf Departemen Kehutanan untuk mengikuti pendidikan, training, seminar dan kegiatan lainnya di Jepang. Instansi Pemerintah Jepang yang menjadi counterpart dalam kerjasama ini adalah Forestry Agency (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), Ministry of Foreign Affairs, Environment Agency dan JICA. Kerjasama bilateral Indonesia-Jepang dalam bentuk keproyekan yang sedang berjalan meliputi: Forest Fire Prevention Management Project; Carbon fixing forest management in Indonesia; Project for improvement of forest fire equipment in Indonesia; Biodiversity conservation project phase II; Mangrove information center project; Demonstration study on carbon fixing forest management in Indonesia; dan forest tree improvement project. Kerjasama bilateral mendatang sebagai hasil dari kunjungan Duta Besar Kazuwo Asakai, akan dilakukan dalam kerangka Inisiatif Kerjasama Kehutanan Asia. Dalam hubungannya dengan pemberantasan illegal logging, penanggulangan kebakaran dan rehabilitasi hutan yang rusak. Model kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang ini diharapkan akan menjadi kerangka acuan untuk negara-negara Asia lainnya. Jepang memiliki hutan seluas 24,081 juts hektar (64% dari seluruh daratan yang ada). Luas hutan per kapita adalah 0,2 hektar hutan/kapita (Indonesia sekitar 0,75 hektar hutan/kapita). Kepemilikan dan pengelolaan hutan di Jepang dikelola oleh Public/Private Forest dan National Forest. Public forest yang luasnya sekitar 68%, dimiliki oleh pemerintah daerah (prefecture), kotamadya atau desa dengan luas 11% dari luas hutan. Private forest dimiliki oleh perorangan, perusahaan, organisasi, kuil, biara dsb, dengan luas sekitar 57% dari luas hutan. Sementara national forest pengelolaannya di bawah Forestry Agency, Ministry of Agriculture, Forestry & Fishery. Luas hutan yang dikelola Forestry Agency adalah 7,8 juta hektar. Forestry Agency juga membawahi Regional Office di masing-masing daerah (prefecture).

Indonesia-Singapura Kerjasama Pengobatan Kanker Medik

Para pakar hematologi-onkologi medik Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama untuk memperlancar komunikasi dan informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Latar belakangi kerja sama ini adalah karena banyaknya pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri, terutama ke Singapura. Ketersediaan informasi yang tepat mengenai pelayanan medis di Singapura tentang pengobatan yang tepat dan pemulihan kesehatan yang lebih baik lselain itu agar pasien lebih memahami palayanan medis yang ada dengan tujuan berhasil guna dan efektif dalam hal waktu dan biaya.

Kerja sama ini membentuk pengembangan kemitraan di tingkat lembaga terutama hematologi-onkologi medik Indonesia dan Singapura, untuk kemajuan kemampuan profesional medis di kedua negara. Kerja sama sebagai tim yang solid antar kedua negara diharapkan pelayanan kesehatan bagi para pasien bisa lebih meningkat.

Bukan rahasia lagi bila banyak orang Indonesia lebih suka berobat ke Singapura di banding berobat di dalam negeri, meski fasilitas serta kemampuan dokternya sama. Hasil survey yang dilakukan perusahaan farmasi PT Roche menunjukkan ada sekitar 75.000 orang Indonesia yang berduyun-duyun ke Singapura untuk berobat setiap tahunnya. Dari jumlah itu, 10 persen diantaranya datang untuk berobat kanker.

Meski angkanya cukup tinggi, ternyata kedatangan para penderita itu tidak disertai referensi dari dokter-dokter Indonesia. Hal itu tidak saja pemborosan biaya, waktu dan tenaga penderita akibat pemeriksaan yang harus dilakukan dari awal lagi, tetapi juga menyulitkan para dokter Singapura pasca tindakan bila pasien ingin kembali ke Indonesia. Karena dikhawatirkan pengobatan akan berakhir sia-sia bila pasien tidak melanjutkan pengobatannya di tanah air.

Belajar dari pengalaman itu, sejumlah dokter dari beberapa rumah sakit di Singapura menilai perlunya menjalin kerjasama dengan rekan sejawatnya di Indonesia, khususnya dalam bidang hematologi-onkologi medik (Kanker Medik yang berkaitan dengan ilmu darah). Melalui kerjasama itu diharapkan terjadi komunikasi yang selama ini dirasakan "gelap", yang pada akhirnya berdampak pada kemudahan pengobatan.

Seperti dikemukakan dr Karmen Wong dari RS Siloam Gleneagles Singapura yang punya banyak pengalaman dengan pasien-pasiennya dari Indonesia. Ia menyebut umumnya pasiennya tidak punya catatan sedikitpun tentang dokter yang selama ini merawatnya. "Ia hanya menyebut nama dokter budi tanpa alamat maupun nomer telepon yang bisa dihubungi. Padahal, begitu banyak dokter budi di Indonesia," ujarnya.

Prof Tan Yew Oo selaku pimpinan delegasi dokter Singapura membenarkan pernyataan dr Karmen Wong. Pengalaman itu hampir dialami seluruh dokter onkologi medik Singapura. "Itulah salah satu alasan kami perlu menjalin kerjasama dengan pihak dokter Indonesia untuk memudahkan komunikasi.

Prof Dr Arry Haryanto SpPD, Ketua Badan Koordinasi Kerjasama Nasional Hematologi-Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia (Bakornas Hompedin) mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama ini karena disadari bukan hal mudah melarang orang untuk berobat ke luar negeri. Tetapi dengan informasi yang benar akan membantu proses pengobatan, serta memperingan biaya pengobatan.

Indonesia-Inggris Kerja Sama Pasukan Khusus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan Menhan Inggris, Philip Hammond di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Rabu (16/1). Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pertemuan kedua menteri itu sebagai bentuk merekatkan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan.

Dijelaskan Sjafrie, pertemuan itu membahas kerja sama bilateral kedua negara dalam bentuk pembelian alutsista, termasuk kerja sama latihan prajurit bersama. "Akan dibahas bilateral. Secara historis, pasukan khusus Indonesia sudah bekerja sama dengan pasukan khusus Inggris Raya, SAS pada tahun 1990-an," katanya.

Sjafrie melanjutkan, pada 2013, Kemenhan memiliki anggaran Rp 81 triliun yang diperuntukkan untuk belanja alutsista. Untuk rencana pembelian alutsista dari Inggris tidak terlalu besar. 

Kemenhan, kata dia, hanya membeli 'multi role light fregat' alias kapal perusak untuk TNI AL. Pasalnya, Kemenhan lebih mengutamakan untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. 

Pihaknya menegaskan, tidak lagi memiliki rencana untuk membeli Tank Scorpion buatan Negeri Elizabeth itu. "Untuk tank ringan, skala pengembangan dilakukan untuk industri dalam negeri. Untuk tank berat, kami sudah membeli Tank Leopard," ujar Sjafrie. 

Adapun untuk TNI AD dan TNI AU, dia menyebut, kebanyakan mendapat pasokan alat tempur dari dalam negeri, termasuk PT PAL dan PT Pindad. Pihaknya mengharap rencana Kemenhan mendapat dukungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa mendapat fasilitas akselerasi. 

"Sebagai ketua 'High Level Committee', saya melakukan pengawasan untuk percepatan 'delivery' modernisasi alutsista ada semester awal ini," katanya. 

Hubungan kerjasama negara indonesia dengan vietnam

Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam

Kedua negara bail: Indonesia dan Vietnam telah menjalin kembali hubungan yang pernah hubungan Indonesia dan Vietnam saat ini telah menjadi sarana untuk membina saling pengertian dan memperkuat kerjasama antara kedua Negara, yang di laksanakan dalam :

Hubungan di bidang Politik

Pertama kali dibuka hubungan politik Indonesia-Vietnam dibuka pada tingkat konsulat pada tanggal 30 Desember 1955. Pada tanggal 10 Agustus 1965 hubungan Indonesia-Vietnam ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar, namun setelah peristiwa G-30 S / PKI, Vietnam menarik Duta Besarnya di Jakarta yang kemudian ciiikuti oleh Indonesia menarik Dula Besarnya di Hanoi dan pada Tahun 1973 kedua negara menempatkan kembali Duta Besamya masing-masing di Jakarta dan Hanoi. Indonesia telah tnembuka kembali perwakilan pada tingkat Konsulat Jenderal pada bulan Mei 1993 di Ho Chi Minh City dengan persetujuan Pemerintah Vietnam guna meningkatkan hubungan bilateral RI – Vietnam.[23]
Hubungan baik di bidang politik secara kongkrit antara lain tercermin dalam hal-hal sebagai berikut :[24]

1. Penghargaan oleh Vietnam terhadap bantuan beras Indonesia pada tahun 1986, sewaktu Vietnam mengalami kekurangan pangan.
2. Dukungan Vietnam terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Ketua NonBlok.
3. Bantuan Indonesia didalam usaha penanganan program keluarga berencana, saran kebijaksanaan dalam bidang perminyakan, investasi, perbankan dan transpor.
4. Dukungan Indonesia terhadap keinginan Vietnam untuk menandatangani ASEAN Treaty of Amity and Cooperation.
5. Bantuan-bantuan Indonesia lainnya kepada Vietnam berupa training dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Berbagai kunjungan para pimpinan dan pejabat tinggi kedua negara yang mencapai puncaknya dengan kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Vietnam pada bulan November 1990 yang dinilai oleh pihak Vietnam sebagi kunjungan bersejarah pertama tokoh non-sosialis ke Hanoi sejak tahun 1975.
7. Kunjungan terpenting yang dilakukan Vietnam adalah kunjungan PM Vietnam yang baru, Vo Van Kiet ke Indonesia pada tanggal 24 – 27 Oktober 1991.

Hubungan di bidang Ilmu Pengetahuan dalam Teknologi

Senin 26 Februari 2006, Menteri Negara Ristek Kusmayanto Kadiman didampingi Deputi Bidang Program RIPTEK menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Vietnam HE Mr. NGUYEN Hoang An dan Delegasi Partai Komunis Vietnam (PKV) yang dipimpin oleh Dr. Phan Tung Mau sebagai Wakil Direktur Departemen Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi dan Lingkungan, Komisi Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan serta 4 anggota. Kunjungan bertujuan untuk mempelajari kebijakan dan peranan Indonesia tentang masalah umum di bidang pengetahuan ilmu pegetahuan dan teknologi serta pemasaran iptek di Indonesia, baik pada lembaga pemerintah, swasta, universitas maupun LSM.

Indonesia-Timor Leste Jalin Kerja Sama Responsif Gender

 [JAKARATA] Indonesia menjalin kerja sama dengan Republik Demokratik Timor Leste untuk memperkuat kebijakan responsif gender.  

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar dan Secretary of State for the Promotion of Equality Timor Leste Idelta Maria Rodrigues menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut di Jakarta,Jumat (5/10) sore ini.  

Linda Gumelar mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara itu beberapa waktu lalu.  

Kerja sama kedua negara ini bertujuan memperkuat dan memperluas kerja sama dalam pengembangan kapasitas dan   kebijakan penguatan di negara masing-masing. Sorotan utama pada kerja sama ini  adalah kebijakan yang responsif gender.  

Apalagi kondisi perempuan kedua negara sebetulnya tidak jauh berbeda. Dari jumlah penduduk 1,6 juta, 50% di antaranya adalah kaum perempuan, demikian pula dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia 50% di antaranya adalah perempuan.

Sebagian perempuan di kedua negara ini sudah mengalami kemajuan, namun sebagian lagi masih butuh dorongan.  

"Kita akan saling berbagi informasi dan pengalaman soal bagaimana pemberdayaan perempuan di masing-masing negara. Juga meningkatkan pengetahuan dan mempromosikan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan," kata Linda.  

Linda mengatakan, kerjasama ini akan menguntungkan kedua negara. Terutama Indonesia kemungkinan akan memberikan kontribusi banyak untuk Timor Leste, misalnya bagaimana penganggaran responsif gender yang sudah diterapkan Indonesia di beberapa  kementerian/lembaga.  

Selain itu juga pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.  Industri rumahan adalah salah satu contoh bagaimana perempuan menyikapi rendahnya kesempatan kerja dan upah pekerja perempuan.  

Untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga, kini banyak perempuan yang memilih menjadi wirausaha. Di Indonesia, sektor mikro dan kecil hampir 70% dikelola kelompok perempuan. Kelompok ini terbukti menjadi safety net bagi keluarga dari golongan pra sejahtera dan sejahtera.  

"Saat ini sesuai dengan permintaan Timor Lesta, fokus MoU ini memang untuk memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender. Namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan ada kerja sama soal anak," kata Linda.  

Penandatanganan MoU ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim-tim terkait dari masing-masing negara,sehingga pelaksanaannya akan terstruktur dan lebih kongkrit lagi.

Dalam waktu dekat Linda Gumelar akan mengunjungi negara Timor Leste untuk menyaksikan langsung pemberdayaan perempuan di negara itu.  

Indonesia-Spanyol tingkatkan kerjasama pertahanan

Menteri Pertahanan Spanyol, Pedro Morenes Eulate, mengawali kunjungan kenegaraan di Indonesia, Rabu (13/2). Kedatangan Pedro Morenes di kantor Kementerian Pertahanan disambut dengan upacara militer.

Kunjungan kehormatan Pedro kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang pertahanan antara Spanyol dengan Indonesia.

Dalam pembahasan, peningkatan hubungan kerjasama di bidang pertahanan itu antara lain kerja sama pendidikan, bidang perencanaan, inovasi, dukungan logistik dan akuisisi produk pertahanan. Juga kerjasama di bidang sains dan teknologi yang berkaitan dengan akuisisi penggunaan sistem dan perangkat militer dalam rangka transfer teknologi Bumnis di Indonesia.

Di pertemuan ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU yang telah digagas oleh Indonesia-Spanyol sejak tahun 2007. MoU berisi kerjasama kedua negara untuk memfasilitasi peningkatan hubungan pertahanan melalui kerja sama teknologi dan pengetahuan, promosi juga kegiatan pendekatan.

Menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro, kerjasama ini sangat penting sekali karena kedua negara dapat saling belajar satu sama lain tentang pertahanan. Purnomo menyatakan hal ini saat jumpa pers soal MoU Spanyol dan Indonesia di Ruang Palapa, Gedung Kementerian Pertahanan RI.

"Kita akan melakukan suatu cooperation, mengenai penanggulangan bencana. Seperti diketahui, banyak bencana terjadi. Gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Pada tahun 2004, Spanyol bantu Indonesia pada saat tsunami di Aceh. Kita sangat mengapresiasi. Walaupun negaranya jauh tapi Spanyol tetap membantu," kata Purnomo.

Indonesia dan Spanyol menurut Purnomo sudah melaksanakan kerjasama di berbagai bidang. "Sebetulnya ini sudah berjalan. Tapi, tentu harus ada payung. Seperti diketahui, kerjasama kita kokoh sekali. Asean pasarnya besar untuk industri pertahanan," jelas Purnomo.

Sementara Menteri Pertahanan Spanyol, Pedro Morenes Eulate merasa senang berada di Indonesia. Ini merupakan kali pertama dia berada di Jakarta.

"Indonesia sangat baik, kita punya rencana untuk Indonesia. Kita akan bekerja agar menghasilkan kerjasama yang baik dalam waktu yang panjang. Saya sangat senang berada di sini. Ini pertama kalinya saya berada di Jakarta. Kita harus menjaga kerjasama ini," kata Pedro, Rabu (13/2).
an
Pedro berharap ke depannya dapat mengintensifkan berbagai bidang industri lain selain pesawat terbang. Indonesia dan Spanyol memang telah memiliki kerjasama industri strategis yang telah terjalin cukup lama di bidang udara. Industri perkapalan Spanyol, Navantia, rencananya juga bersedia untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan kapal di Indonesia.

Indonesia - Argentina Optimistis Jalin Kerja Sama Strategis

Mengingat Indonesia dan Argentina sama-sama berada dalam kelompok negara ekonomi maju, G20

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kunjungan Presiden Argentina, Christina Elisabet Fernandez de Kirchner ke Istana Negara, Kamis (17/1), bisa mempererat kerja sama strategis antara dua negara, khususnya dalam bidang investasi, mengingat Indonesia dan Argentina sama-sama berada dalam kelompok negara ekonomi maju, G20.

"Kunjungan ini bersejarah dan kami yakin akan dapat meningkatkan hubungan kerja sama dana kemitraan di masa depan," kata Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan itu dua kepala negara membicarakan berbagai isu mulai dari ekonomi, investasi, pertanian, transportasi, hingga pariwisata. Argentina dan Indonesia juga berkomitmen untuk membantu pembangunan negara-negara lain yang membutuhkan.

Presiden SBY menilai bahwa kerja sama yang signifikan antara kedua negara dalam dua tahun terakhir, menjadi ukuran bahwa hubungan keduanya akan makin prospektif di masa depan.

Sementara itu Presiden De Kirchner mengungkapkan apresiasi atas penerimaan Indonesia terhadap kedatangannya.

"Kedua negara adalah anggota G20, sama-sama negara sedang berkembang dan memimpin pertumbuhan ekonomi luar biasa 10 tahun terakhir," kata Presiden Argentina tersebut.

De Kirchner pun mengatakan, baik Indonesia maupun Argentina akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dunia global.

"Soal investasi, pemerintah dan tim bisa bekerja sama melakukan joint venture dan sebagainya," imbuh presiden ke-55 Argentina, yang juga istri mantan Presiden Nestor Kirchner.

Kirchner menjadi presiden perempuan pertama di Argentina dan sempat menjabat sebagai senator di Santa Cruz dan Buenos Aires, dengan latar belakang pendidikan hukum.

Indonesia-Nigeria kerja sama tekan anti sawit

Medan (ANTARA News) - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) akan bekerja sama dengan kelompok tani di Nigeria dan asosiasi profesi kelapa sawit di Pantai Gading untuk menekan kampanye anti sawit di pasar internasional khususnya di Eropa.

"Pembicaraan yang mengarah kepada kerja sama itu akan dilakukan DMSI dalam keikutsertaan utusan DMS pada forum bisnis yang akan dilaksanakan di Abuja, Nigeria berkaitan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negara tersebut dalam waktu dekat," kata Ketua DMSI, Derom Bangun, di Medan, Selasa.

Kerja sama dengan kelompok tani atau Initiative for Public Policy Analysis (IPPA) di Nigeria dan asosiasi profesi kelapa sawit di Pantai Gading atau Association de Interprofessionelle Filiere de Palmier a Huile (AIPH) itu dilakukan DMSI setelah melihat keberhasilan IPPA menggugat perusahaan pengecer besar atau semacam distributor yakni "Systeme U" yang membuat kampaye negatif atas sawit.

Gugatan IPPA ke Systeme U, dimenangkan Pengadilan Dagang Perancis "Tribunal De Commerce in Paris".

Menurut Derom, sejak awal 2012, beberapa perusahaan di Perancis memang gencar mengkampanyekan anti minyak sawit dengan mencantumkan tulisan seperti "Sans Huile De Palme" yang berarti "Tanpa Minyak Sawit" pada kemasan makanan yang diperjualbelikan.

"DMSI sudah menghubungi IPPA dan AIPH.Direktur IPPA maupun Ketua AIPH sudah menyatakan kesediaan berdiskusi dan menyusun kerangka kerja sama dengan DMSI di dalam pertemuan forum bisnis itu," katanya.

Dia menegaskan, utusan DMSI akan berangkat dari Jakarta menuju Afrika,31 Januari 2013.

"Hasil kesepakatan kerja sama itu nanti dikabarin," katanya.

Derom menegaskan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini DMSI ingin bergandengan tangan dengan kedua organisasi itu untuk melakukan kegiatan advokasi di Eropa guna meningkatkan citra minyak sawit.

Citra yang baik, dipastikan akan memperbesar dan memperluas pasar minyak sawit sekaligus menngkatkan harga jualnya.

Membaiknya permintaan dan menguatnya harga minyak sawit tentunya otomatis mengangkat harga tandan buah segar (TBS) petani yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.

"Jadi kerja sama DMSI dengan IPPA dan AIPH itu jelasnya untuk kepentingan kesejahteraan petani sawit Indonesia," katanya.