DESKRIPSI
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PEJABAT
PUBLIK DI INDONESIA
v Dari
deskripsi tersebut, kiranya dapat ditarik benang merah bahwa masalah
akuntabilitas pejabat publik adalah masalah yang sangat konfiguratif, jadi
tidak bisa persoalan ini hanya disoroti dari satu dimensi saja. Berikan
analisis saudara, apabila melihat kasus yang terjadi di indonesia (penyimpulan
bersifat rekomendatif).
Berdasarkan pernyataan tersebut bukan berarti
ingin mengatakan pejabat publik di Indonesia sekarang kurang serius dalam bekerja
dan kinerjanya rendah. Tidak persis seperti itu, tetapi pada dasarnya karena
hakikat profesionalisme seperti itu, banyak orang berasumsi para pejabat publik
dari kalangan profesional akan berperilaku layaknya para pengusaha-pengusaha
besar yang orientasinya atau tujuannya hanya mencari untung sendiri, suatu
langkah atau kebijakan yang berpotensi yang dapat menimbulkan kerugian pasti
akan selalu dihindari atau diharamkan. Artinya para pejabat akan mengelola
departemen layaknya sebuah perusahaan yang kinerjanya harus positif. Tetapi
jikalau para pejabat publik di Indonesia bekerjanya hanya berdasarkan asas
profesionalisme saja, maka sebagian besar rakyat, terutama mereka yang miskin,
takkan terurus lagi atau terlayani kepentingannya terutama pada sisi kebutuhan
ekonomis mereka. Asas profesionalisme dalam mengelola kepentingan rakyat tak
perlu selamanya berjalan sejalanatau relevan dengan kewajiban memelihara dan
meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial. Kita memang percaya
bahwa pejabat publik itu berasal dari kalangan profesional, tetapi jangan lupa
bahwa pejabat publik itu jabatan politis semata. Peran pejabat publik disini
tidak cukup hanya mengandalkan profesionali dalam menyelesaikan atau mengurangi
persoalan-persoalan yang ada di departemen dan sekedar mengingatkan persoalan
yang kerap terjadi di Indonesia ini tidak semata-mata melihat untung-rugi dalam
konteks ekonomi. Persoalan kita masih multidisional. Banyak persoalan yang
penyelesaiannya menuntut kearifan politik pemerintah, menuntut penggunaan dana
negara dalam jumlah yang tidak kecil yang tidak diketahui kemana dana itu
tertuju. Ini terbukti bahwa pertanggungjawaban mereka sebagai pejabat publik
tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya mekaninsme semacam itu
yaitu perhitungan anggaran negara kurang bisa berjalan dengan lancar.
Seharusnya pengawasan internal dan pengawasan eksternal baik dalam arti sempit
maupun luas harus ditingkatkan lagi kinerjanya dan nilai-nilai akuntabilitasnya
itu sendiri tidak terlepas dari tercapainya suatu tujuan karena
pengawasan-pengawasan tersebut tanpa didasari moral yang baik para pejabat
publik itu sendiri maka pengawasan akan sia-sia belaka dilakukan, karena semua
aspek pengawasan yang dilakukan atau dikerjakan kembali pada moral si pelaku.
Agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pengembangan SDM yang semula
tidak terprogram dengan baik. Kita harus dapat memacu para pejabat publik untuk
selalu mengejar keunggulan komparatif dan kompertitiif agar bisa berjalan dengan
seimbang agar mereka dapat responsif terhadap kepentingan masyarakat dan bisa
membersihkan diri dari penyakit korup dan tidak jujur yang kurang ada tanggung jawabnya.
Walaupun jam kerja yang pasti, gaji tetap yang setiap tahun naik, tunjangan
macam-macam, belum lagi honor-honor untuk kerja tertentu yang seharusnya
menjadi tugas utama mereka. Persoalannya, upaya rekrutmen yang katanya selalu
mengalami perbaikan, ternyata kurang bisa membuat mental para pejabat publik
terpilih ikut baik, apalagi kinerjanya. Salah satunya mereka kurang bisa
bertanggung jawab dengan tugas mereka karena masih terjadi korupsi waktu.
Maraknya korupsi waktu waktu oleh para pejabat publik sepertinya agak sulit
diberantas, karena lemahnya sistem pengawasan jam kerja di lingkungan para
pejabat, didukung mentalitas oknum atau pejabat yang memang sedemikian
rendahnya. Dengan demikian, sudah tidak lagi menghargai sebuah pengabdian yang
mulia. Semestinya dalam pemilihan pejabat publik dilakukan dengan lebih
selektif lagi dan cara penyusunannya. Kalaupun berasal dari kalangan elit harus
tetap tampil sebagai seorang profesional. Dengan kekompakan dan juga menurunnya
konflik kepentingan, serta dukungan politik yang kuat, tentunya kinerjanya akan
semakin baik pula.
Ø Kesimpulan
Bahwa
unsur-unsur ketidak pertanggung jawaban, korupsi dan lemahnya pengawasan
kinerja pada departemen pejabat publik memang telah menjadi kebiasaan dan dimiliki
serta dijalankan oleh bangsa ini. Oleh karena ada bukti-bukti yang sangat
beraneka ragam wujudnya. Maka perlu diadakan analisa yang sesama.
Ø Saran-saran
Dalam
penulisan ini berkeinginan memberikan saran kepada pembaca :
1. Penulis
menyarankan kepada pembaca agar ikut peduli dalam mengetahui sejauh mana pembaca
mempelajari tentang pertanggung jawaban para pejabat publik.
2. Para
pejabat publik seharusnya memperbaiki moral atrau mental mereka, agar tidak
terjadi penyimpangan dalam kinerja mereka.
